Aliansi Desa Indonesia

ALIANSI DESA INDONESIA  adalah gabungan organisasi elemen desa dan komunitas peduli desa yang sepakat bersama sama mendorong lahirnya RUU Desa sesuai harapan anggota Aliansi. Organisasi ini  bersifat ad hock sampai lahir UU Desa  sesuai dengan harapan angggota aliansi

Organisasi yang telah sepakat bergabung dalam aliansi adalah : (1) Apdesi, (2) Parade Nusantara, (3) PPDI, (4) RPDN, (5) Karanga Taruna, (6) Asosiasi BPD, (7) Karang Taruna Desa dan  (8) Perhimpunan Rakyat Nusantara.

Bahwa organisasi tersebut telah bersepakat untuk membangun  Aliansi pada 8 Oktober dan dilanjutkan dengan pertemuan BEDAH DIM RUU Desa pada 16 Oktober 2012.

Dalam hal pembahasan DIM RUU Desa yang telah diserahkan Pansus RUU Desa kepada Pemerintah pada 12 Oktober 2012 ditemukan beberapa hal sebagai berikut :

  1. Bahwa telah terjadi inkonsistensi dari beberapa fraksi atas dukungan yang pernah diberikan kepada anggota Aliansi
  2. Bahwa dari DIM yang disusun terlihat indikasi bahawa Pansus hanya sekedar memberikan catatan tambahan dan perubahan dari naskah RUU Desa yang disusun pemerintah, bukan memberikan catatan esensi mendasar tentang Desa
  3. Bahwa ada indikasi beberapa perbedaan pandangan antara kebijakan  Partai dengan Anggota Partai di Pansus

Dalam hal memperjuangan harapan organisasi anggota Aliansi, maka beberapa hal yang telah disepahami sebagai perjuangan Aliansi :

  1. Bahwa amanat Undang Undang No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD  dan DPRD, menyebutkan bahwa “Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna” (pasal 139),  “Tindak lanjut pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.” (pasal 148) dan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat pembicaraansebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib” (pasal 152).
  2. Bahwa amanat Tata Tertib DPR menyebutkan bahwa  “pembahasan RUU dialakukan dalam 2 (dua) kali masa siding dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa sidang” (Pasal 141)
  3. Bahwa RUU Desa telah diterima DPR dari Pemerintah pada masa sidang III tahun 2011 – 2012 (bulan januari – mei 2012), yang berarti apabila patuh pada tata tertib DPR, maka RUU Desa harus telah selesai dibahas dan disyahkan pada akhir masa siding I tahun 2012 – 2013 (bulan  Agustus – Oktober 2012). Dan dalam hal diberikan toleransi lebih lanjut maka RUU Desa Harus sudah disyahakan pada masa sidang II tahun 2012 – 2013 yang berakhir pada minggu ketiga Desember  2012.
  4. Bahwa Desa dalam RUU dan DIM beberapa partai mensepakati adalah hanya sebagai kesatuan Pemerintah bukan “pemerintahan”  yang kemudian desa hanya dipandang sebagai komunitas dengan  pengelolaan berbasis masyarakat. Dan oleh karenanya Aliasni sepakat untuk memersiapakan DIM sandingan
  5. Bahwa dalam hal Pemerintahan desa, Aliansi berpendapat  perlunya ketegasan dalam beberapa hal yaitu :
  • Alokasi Dana Desa dari APBN dengan nilai Prosentase minimal disebutkan angkanya, diharapkan minimal 10%
  • Diatur tentang Keragaman Desa
  • Masa Jabatan kepala desa tidak dibatasi periodisasi tetapi dibatasi umur saat pendaftaran, diharapkan periode masa jabatan 8 tahun dengan batasan pendaftar usaia 60 tahun
  • Status perangkat desa dan tidak dibedakan dengan sekretaris desa,yaitu Pegawai Negeri Sipil
  • Adanya ketegasan pengaturan hak hak desa dalam hal juga kepemilikan atas asset desa (tanah ulayat dst), perlindungan atas hak asli dari desa yang telah ada sebelum Indonesia Merdeka
  • Konsep BUMDes diharapkan adanya kejelasan status badan hokum usaha berikut tugas dan kewenangan pembinaannya.
  • Dimasukkannya kejelasan unsur elemen kepemudaan dalam hal kelembagaan desa berikut tugas dan kewenangan pembinaannya.

Dan mempertimbangkan hal tersebut diatas maka Alinsi Desa Indonesia sepakat mulai 17 Oktober 2012 Sampai pembukaan masa sidang II tahun 2012 – 2013 (prakiraan pertengan Nopember 2012), Aliansi sepakat melakukan lobby lobby  yang akan dilakukan pimpinan anggota Aliansi dengan target :

  • Audiensi dengan Ketua Umum 9 Partai yang memiliki anggota di DPR RI, agar memerintahkan anggotanya mendukung harapan dan perjuangan anggota Aliansi
  • Audiensi dengan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan Ketua Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia untuk mendapatkan dukungan perjuangan anggota aliansi
  • Audiensi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk memberikan pemahaman perjuangan anggota Aliansi
  • Audiensi dengan Presiden untuk memberikan penjelasan tetntang perjuangan anggota aliansi

Memperhatikan pada hasil lobby maka akan diputuskan untuk melakukanatau tidak melakukan aksi massa pada bulan Nopember 2012 dengan peningkatan kapasitas dari rencana AKSI PPDI menjadi AKSI ALIANSI DESA INDONESIA.  Perencanaan aksi massa akan disusun dalam waktu dekat dengan target melakukan pengerahan seluruh anggota aliansi dengan memecah konsentrasi kekutan pada beberapa titik yaitu :

  1. Tutup ruas tol Jakarta : (ruas cikampek, ruas jagorawi, ruas merak)
  2. Tutup akses strategis : (bandara Soekarno Hatta, pelabuhan Tanjung Priok)
  3. Kepung pusat kebijakan : (Istana, senayan)

Berharap semoga aksi massa tidak terjadi dengan catatan terbangun komitmen dari para pengambil kebijakan untuk melakukan tindakan akomudatif atas harapan dan tuntutan Aliansi.

Terimaksih untuk teman teman yang telah mempercayakan saya sebagai koordinator Aliansi (17 oktober 2012)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s