DPR Bisa Berhentikan SBY

“Kalian boleh merdeka, asalkan jangan di era pemerintahan saya”, kata Herman Dogopia mengutip pernyataan Presiden SBY ketika bertemu dengan para pemimpin agama dari Papua, 11 Desember 2011. (inilah.com)

Kalo ini benar diucapkan oleh presiden SBY, maka Presiden dapat diberhentikan karena melakukan pengkhianatan terhadap negara dan melakukan perbuatan tercela.

Dalam pasal 7A UUD perubahan ketiga, menyebutkan “bahwa Presiden dan /Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden”

Iklan

Foke akan Identik dengan Hitler…?

Melihat arogansi dan ke Jawara an Fauzi Bowo (foke) sangat mungkin mengakibatkan kekalahan fatal di putaran II Pilkada Jakarta.

Selayaknya sang Diktator Hitler yang kalah oleh tentara merah soviet. Ketakutan, Ketidakpedulian, keserakahan, kesombongan dan kemarahan sang diktator Hitler telah mengubur segala kekuatan peralatan militer, kecerdasan para jenderal dan pengalaman prajurit dalam perang Nazi melawan Tentara Merah uni soviet yang bemodal semangat juang pantang menyerah. Baca lebih lanjut

Reformasi Mesin Penghancur Desa

Desa yang diharapkan menjadi kekuatan membangun bangsa dan Negara jelas semakin jauh dari harapan. RUU Desa yang di gagas dan diusulkan pemerintah bukanlah sebuah kesalahan bila dilihat dari konstititusi, yaitu UUD hasl amandemen.

Perubahan pasal 18 UUD 1945 dengan menghilangkan penjelasan, adalah sumber dari kesalahan yang mengakibatkan hilangnya penghargaan terhadap desa dan “Daerah Istimewa” di dalam wilayah Republik Indonesia. Baca lebih lanjut

Kolonial Belanda Lebih Menghargai Desa

Pengakuan Desa oleh Negara saat ini sedang diuji dalam pembahasan RUU Desa di DPR RI. Desa yang ”diangap” sebagai ujung terdepan pelayanan negara dan pemerihan terhadap rakyatnya sugah selayaknya harus mendapatkan arti strategis.

Sejak masa penjajahan Hindia Belanda sekalipun, pemerintah kolonial telah menyadari peran strategis desa dalam konstelasi ketatanegaraan pada masa itu. Baca lebih lanjut

UU Pemilu…. Pembunuhan Partai dan Pengingkaran Kontitusi

Sila ke empat Pancasila adalah Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Ini mengandung makna permusyawaratan dan perwakilan.

Musyawarat adalah kata lain musyawarah yang artinya pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah; perundingan; perembukan. Oleh karenanya Permusyawaratan adalah sebuah proses pembahasan bersama dalam mencapai kesepahaman. Baca lebih lanjut

Dahlan Iskan membuat 38 Anggota DPR RI ”Lebay” dan ”Parno”

Ada 7 dari 9 fraksi menjadi pengusul penggnaan hak interpelasi terhadap Menteri BUMN, Dahlan Iskan terkait diterbitkannya Keputusan Menteri BUMN Dahlan Iskan No. KEP-236/MBU/2011. Tujuh fraksi tersebut  adalah Fraksi Partai Golkar (22), Fraksi Partai PDI Perjuangan (6), Fraksi Partai Gerindra (4), Fraksi Partai PAN (1), Fraksi Partai Hanura (1), Fraksi Partai PPP (2), dan Fraksi Partai PKS (2). Dan hanya PKB dan Demokrat yang tidak ada dalam daftar pengusul interpelasi Baca lebih lanjut