Pemimpin Indonesia ke Depan Harus Memahami Cita-cita Proklamasi!

RMOL. Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat secara politik, pemerintahan dan media. Dan hal yang lebih utama lagi, pemimpin tersebut harus memahami cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 serta memiliki benang merah cita-cita para pendiri bangsa.

“Pemimpin Indonesia ke depan mutlak mengenal amanat penderitaan rakyat sebaik-baiknya. Tidak hanya sekedar di kenal atau populer karena digarap atau ditokohkan oleh lembaga pembentuk citra yang sarat dengan kepentingan komersial,” kata Dewan Pembina Aliansi Nasionalis Indonesia(Anindo), Hadidjojo Nitimihardjo, beberapa saat lalu (Jumat, 31/5). Baca lebih lanjut

Iklan

Bibit Masih Rahasiakan Parpol Pengusung

SEMARANG– Sejumlah tokoh yakni Ali Mufiz (mantan Gubernur Jateng), Bibit Waluyo (Gubernur Jateng) , Fajar SAKA (Ketua KPU Jateng), Surjokotjo, Riyanta, Sapta Mahendra, Rustriningsih (Wagub Jateng), Kapendi, Djoko Besariman, Arif Mudatsir Mandan (Ketua DPW PPP) hadir, dalam seminar ‘Menakar Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jateng’ di Semarang, kemarin.

Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo menegaskan akan kembali mencalonkan sebagai gubernur untuk periode 2013-2018.Namun soal partai politik (parpol) yang akan dijadikan kendaraannya, Bibit belum berani blak-blakan. ”Nggak perlu lama-lama. Aku maju. Titik,” ujar Bibit menjawab pertanyaan Sriyanto Saputro,moderator seminar Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Provinsi Jateng,di Santika Premiere Hotel, Semarang, kemarin. Baca lebih lanjut

RUU Desa, Terganjal Revisi UU Otda

RMOL. Aksi unjuk rasa Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara menuntut pemerintah membuat RUU Desa ke DPR RI ditanggapi dingin.

“Mereka salah alamat kalau ke DPR RI, sebab yang membuat rancangan itu pemerintah, yang mengesahkan baru DPR RI,” ucap Suryokoco Suryoputro, Ketua DPP Relawan Desa saat di hubungi Rakyat Merdeka Online, Senin (5/12). Baca lebih lanjut

Mendagri Minta Waktu 2 Bulan Pelajari Tuntutan PPDI

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta tenggat waktu selama dua bulan kepada Persatuan Perangkat Desa Indonesia untuk mempelajari tuntutan massa.

“Untuk konsekuensi ini menteri minta tenggat waktu, karena tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 1-2 jam,” kata Penasihat PPDI, Suryokoco Adiprawiro kepada massa di depan Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (13/12/2010). Baca lebih lanjut

Aparat Desa Terus Galang Dukungan DPR Untuk Menggolkan RUU Desa

Jakarta, RMOL. Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), satu satunya organisasi perangkat desa seluruh Indonesia, sejak Minggu (2/5) lalu menggalang dukungan tandatangan dari anggota DPR terutama anggota Komisi II untuk menggolkan RUU tentang Desa. Penasehat PPDI, Suryokoco Adiprawiro menyatakan sampai saat ini PPDI sudah mendapatkan dukungan tertulis dari beberapa anggota komisi II, salah satunya adalah Arif Wibowo dari fraksi PDI Perjuangan. Baca lebih lanjut