PPDI Telah Banyak “Memungut” Janji


PERJUANGAN panjang Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dalam memperjuangkan hak anti diskriminasi perangkat desa ternyata baru mampu menuai janji.

Janji Menkumham untuk menghilangkan pasal diskriminasi perangkat desa terhadap sekretaris desa sebagai teman sejawat tidak juga menuai bukti. Dengan kenyataan RUU Desa hasil harmonisasi di depkumham ternyata tetap memuat pasal diskriminasi tersebut.

Janji Mendagri yang akan menyerahkan RUU desa di bulan agustus selambatnya bulan september inipun belum nampak ada tanda tanda selesainya RUU induknya yaitu RUU Pemerintah Daerah.

Langkah politik sudah dilakukan

Dalam perjuangan PPDI yang secara terus menerus tidak mengenal lelah, melakukan kerja kerja politik dalam rangka pengawalan proses lahirnya RUU Desa telah menghasilkan demikian banyak testament politik dari fraksi dan anggota legislatif di senayan. Delapan dari sembilan fraksi telah memberikan dukungan bukanlah kerja yang mudah untuk organisasi yang sepenuhnya digawangi oleh para perangkat desa. Ini adalah kerja politik yang tidak bisa dipandang remeh.

Konsolidasi dan penguatan organisasi yang dilakukan PPDI dalam koordinasi dengan Kepala Daerah dan Legislatif Daerah adalah bagian lain yang perlu disyukuri sebagai sebuah kerja kerja politik yang luar biasa dari para perangat desa.

Moment reses banyak pula dimanfaatkan dengan baik oleh PPDI di tingkat kabupaten untuk membuat bangunan komitmen legislator pusat untuk mendukung PPDI di daerah pemilihannya.

 

Yang tersisa dari kerja Politik

Dalam hal komunikasi politik, maka tidak hanya legislator yang harus diperkuat dalam berkomitmen, tetapi juga eksekutif. Meski mendagri dan menkumham ”ingkar janji”, masih ada satu pintu lagi untuk melakukan ”perlawanan” atas keberadaan RUU Desa yang belum memuat pasal sesuai harapan PPDI di jalur eksekutif.

Dalam sebuah pertemuan di kemensesneg pada 19 Agustus 2010 lalu, sangat jelas dan tegas disampaikan oleh deputi perundangan kemensesneg bahwa sebelum diajukan sebuah RUU kepada Presiden untuk mendapatkan Amanat Presiden sebagai surat  pengantar RUU dari pemerintah kepada DPR RI, maka kemensesneg memiliki hak untuk melakukan sinkronisasi atau penyelarasan. Ini mengandung makna, pintu untuk melakukan perbenahan atas RUU Desa yang masih diskriminatif tersebut dapat dilakukan oleh deputi perundangan kemensesneg.

 

Janji Menkumham untuk menghilangkan pasal diskriminatif, sangat mungkin untuk di pertanyakan dan dimintakan untuk dilaksanakan. Ini bisa dilakukan dengan santun bersilaturahmi maupun dengan sopan mengirimkan surat somasi atas ”pembohongan” yang dilakukan menkumham.

Hal lain adalah janji janji politisi anggota legislatif senayan yang masih harus dibuktikan saat sidang pembahasan RUU Desa kelak, saat pemerintah telah mengirimkan RUU Desa tersebut ke DPR RI.

 

Langkah hukum yang terlupakan

Dalam semangat mematuhi aturan hukum yang ada, dan juga sempat didisusikan di bulan april 2010 lalu, yaitu melakukan peninjauan hukum ke Mahkamah Konstitusi atas pasal diskriminatif dalam UU 32 tahun 2004.

Sebagaimana diketahui Mahkamah Konstitusi adalah tempat menguji materi UU yang bertentangan dengan UUD, dan pasal 202 UU  No. 32/2004 tentang pembedaan sekretaris desa dengan perangakat desa lain dan sekretaris desa diisi PNS jelas merupakan pasal yang bertentangan dengan UUD yaitu Pasal 28D ayat  (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 202 UU  No. 32/2004 juga bertentangan dengan   UUD Pasal 28I ayat (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Meski sempat ”dihentikan” niatan ini karena adanya dukungan dari sekretaris desa, namun melihat kenyataan bahwa RUU Desa ternyata tetap mempertahankan itu, maka layaklah langkah hukum ini dipertimbangkan kembali.

 

PPDI harus Jeli bukan hanya beraksi sensasi

Dalam perumpamaan tentang memutus mata rantai yang kuat, maka hanya bisa dilakukkan dengan memutus sambungan yang terlemah. Dari hal inilah maka perlu kejelian PPDI untuk mencermati titik lemah dari kuatnya jaringan yang menghambat perjuangan PPDI.

Serangan yang dilakukan pada titik titik yang kuat hanya akan menghasilkan keringan yang bercucuran tanpa hasil. Aksi aksi yang sekedar menghasilkan sensasi tanpa kontribusi dalam memenangkan esensi perjuangan harus dikurangi.

 

Sekedar Menghangatkan semangat.

Setelah sekian lama tidak ada pemikiran yang tersampaikan dalam forum pusinfo PPDI, tulisan ini hanyalah sekedar pelepas rindu untuk berbagi.

Pemikiran ini memang tidak harus dibenarkan, namun semoga mampu menjadikan  lontaran untuk direnungkan.

Menjaga semangat kejuangan adalah sebuah keharusan dari sebuah pengejaran cita cita dan harapan.

Selamat berjuang Perangkat Desa, tidak ada yang bisa memperjuangan harapanmu sehebat dan sekuat perjuangamu sendiri…….

Iklan

One comment on “PPDI Telah Banyak “Memungut” Janji

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s