Depkumham Jamin Tidak Ada Partai Politik Yang Digugurkan


Departemen Kehakiman dan HAM (Depkumham) menjamin tidak ada lagi partai yang digugurkan dalam proses verifikasi administratif yang akan segera dilakukan. Depkumham Jamin Tidak Ada Partai Politik Yang Digugurkan Jakarta, Pelita Departemen Kehakiman dan HAM (Depkumham) menjamin tidak ada lagi partai yang digugurkan dalam proses verifikasi administratif yang akan segera dilakukan. Namun, kata Direktur Tata Negara pada Ditjen Administrasi Hukum Umum Depkumham Aidir Amin Daud, Senin (7/1) terhadap partai yang belum lengkap atau tidak memenuhi persyarataran administrasi, maka berkasnya akan dikembalikan.

Jika sampai batas waktu ternyata persyaratan tidak lengkap, maka parpol tersebut akan tereliminasi, kata Aidir. Menurut dia, proses pendaftaran parpol saat ini tidak akan dipersulit, bahkan prosesnya akan sama dengan proses pendaftaran badan usaha atau perusahaan. Dikatakannya, semakin banyak maka semakin baik karena tidak ada konsekwensi dari penggunaan keuangan negara dalam proses pendaftaran tersebut. Partai politik yang datang untuk mendapatkan badan hukum, kalau belum lengkap persyaratannya maka harus segera dipenuhi bukan digugurkan, kata Aidir.

Lebih lanjut Direktur Tata Negara itu sangat menyayangkan dalam proses verifikasi terhadap partai politik di masa lalu menghabiskan biaya Rp32 milyar. Oleh karena itu, dia menilai, proses verifikasi parpol dimasa lalu hanya pekerjaan sia-sia belaka karena menghabiskan banyak anggaran pemerintah Buat apa model seperti itu dipertahankan hanya membuang-buang anggaran pemerintah saja. Dulu para pejabat eselon dua dan tiga ramai-ramai mendatangi kesetiap pelosok kampung hanya untuk melakukan verifikasi seperti itu, jelasnya.

Diungkapkannya, menurut pasal 4 UU Parpol yang baru, Depkumham menerima pendaftaran dan melakukan penelitian atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pendirian parpol. Masa waktu penelitian, kata Aidir, dilakukan paling lama 45 hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap. Sementara pengesahan parpol menjadi badan hukum paling lambat 15 hari sejak berakhirnya proses verifikasi. Sebelumnya Aidir menerima kedatangan 20 partai politik yang meminta penjelasan terkait dengan keharusan parpol memperoleh surat keterangan atau rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di tingkat Provinsi, Kabupaten Kota dan Camat dalam proses pendirian parpol.

Surjokotjo, Ketua Dewan Wali  Partai Parade Nusantara yang ikut dalam rombongan tersebut mengungkapkan bahwa kedatangannya adalah untuk meminta penjelasan soal batasan rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihak Kesbangpol. Menurutnya, kalau yang digunakan adalah rekomendasi, maka pihak yang merasa mendapat hak untuk memberi rekomendasi akan merasa mempunyai kekuasaan untuk merekomendasikan atau tidak. Padahal yang semestinya hanya berupa tanda terima. Supaya valid sebenarnya tanda terima sudah cukup, yang terpenting kita sudah memberitahukan ke Kesbang, ujarnya.(cr-8 / pelita / 07/01/2008 )

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s