Kepala Desa Menilai Putusan MA Tak Obyektif


Manado, KompasSekretaris Eksekutif Parade Nusantara Suryokoco mengatakan, putusan Mahkamah Agung yang menolak gugatan para kepala desa tidak obyektif. Mereka berniat melaporkan majelis hakim agung ke Komisi Yudisial.

”Kami akan mengadukan keputusan MA ke Komisi Yudisial karena putusan MA kami anggap tak obyektif dan di bawah tekanan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menegaskan kades tidak boleh berpolitik,” ujarnya.

Parade Nusantara mendesak Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat agar melarang setiap pejabat negara terlibat atau menjadi pengurus partai politik. ”Mosok cuma pejabat desa yang tidak boleh berpolitik, sementara Jusuf Kalla boleh menjadi Ketua Umum Partai Golkar? Ini diskriminatif. Kalau mau adil, tidak satu, tidak semua. Tidak satu pun pejabat negara boleh terlibat atau mengurus parpol,” katanya.

Juru bicara ribuan kepala desa itu mengatakan, putusan MA tidak obyektif karena menurut Keputusan MA tentang Tata Cara Permohonan Uji Materi Tahun 2005, MA baru memutuskan setelah menerima jawaban dari presiden, terhitung 14 hari setelah presiden menerima pemberitahuan dari MA.

Sementara Kepala Parade Nusantara Sudir Santoso mengatakan pihaknya meminta fatwa dari MA untuk melarang pejabat negara maupun daerah untuk menjadi pengurus parpol. ”Kalau fatwa tak juga dikeluarkan, kami akan melarang partai politik membuka cabangnya hingga tingkat desa,” ujar Sudir. (win/bdm)

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s